DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "7"
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
Dokumen 389PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Dokumen 602PERATURAN PEMERINTAH PP 2020
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 2941PERATURAN PEMERINTAH PP 1977
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 762KEPUTUSAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 327PERATURAN KEMENTERIAN 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
Dokumen 463PERATURAN KEMENTERIAN 2022
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Dokumen 336INSTRUKSI PRESIDEN INPRES 2011
INTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012
Dokumen 375PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Dokumen 295UNDANG-UNDANG UU 2008
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 9704Pengunjung
644
Hari Ini
1705
Kemarin
16929
Seminggu
31838
Bulan Ini
402313
Tahun Ini
1350163
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
