DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "7"
PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PENGHASILAN DAN HAK-HAK LAIN KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH
Dokumen 405UNDANG-UNDANG UU 2008
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 15233PERATURAN KEMENTERIAN 2022
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Dokumen 498KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 457KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG PENGAMPU UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 498PERATURAN KEMENTERIAN 2011
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH
Dokumen 543PERATURAN KEMENTERIAN 2022
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Dokumen 422PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2017
PERATURAN PRESIDEN REPIJBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
Dokumen 606KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 171 TAHUN 2021 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 600UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 791Pengunjung
1969
Hari Ini
3193
Kemarin
21595
Seminggu
8290
Bulan Ini
853729
Tahun Ini
1801579
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
