Rabu, 14 Mei 2025 04:04:52

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "7"

PERATURAN PEMERINTAH PP 2017

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dokumen 515

PERATURAN PEMERINTAH PP 2005

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dokumen 556

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019

Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 483

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2011

Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman

Dokumen 501

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2015

Peraturan Ombudsman Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Dokumen 493

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman

Dokumen 493

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Dokumen 1862

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 847

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017

Peraturan Ombudsman Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 559

PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2020

Peraturan Ombudsman Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 657

Pengunjung

147

...

Hari Ini

1705

...

Kemarin

16432

...

Seminggu

31341

...

Bulan Ini

401816

...

Tahun Ini

1349666

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH