Selasa, 25 November 2025 01:09:47

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "LAN"

PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2024

Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penangulangan Bencana Bagi Pegawai Di Lingkungan Ombudsman

Dokumen 706

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2024

Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Nomor 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. 80/PDT/2017/PT.PLG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)

Dokumen 1070

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Nota Kesepahaman Antara Universitas Airlangga Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Universitas Airlangga

Dokumen 634

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2022

Nota Kesepahaman Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Universitas Islam Malang Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Universitas Islam Malang

Dokumen 436

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2021

Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 677

REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2022

Rekomendasi Tentang Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Dokumen 784

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2017

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/III/2017 tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Dokumen 698

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2022

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pengampu Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 849

PERATURAN PEMERINTAH PP 2018

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

Dokumen 996

UNDANG-UNDANG UU 2010

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan

Dokumen 1120

Pengunjung

494

...

Hari Ini

3726

...

Kemarin

31830

...

Seminggu

203048

...

Bulan Ini

1232125

...

Tahun Ini

2179975

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH