DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "MA"
PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2O2I TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASII-AN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 316PERATURAN PEMERINTAH PP 2017
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dokumen 265PERATURAN PEMERINTAH PP 2005
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dokumen 361PERATURAN PEMERINTAH PP 2010
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 2542018
Peraturan Ombudsman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Serta Tunjangan Asuransi Kesehatan Dan Jiwa Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 300PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN RI
Dokumen 281PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 523PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 2182021
Peraturan Ombudsman Nomor 51 Tahun 2021 tentang Manajemen Mutu Terpadu Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 3582019
Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 472Pengunjung
554
Hari Ini
3352
Kemarin
18868
Seminggu
47415
Bulan Ini
730645
Tahun Ini
865200
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
