Diskriminasi Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 731Pengawasan Pelayanan Publik: Wawasan Kebangsaan, Demokrasi dan Pembangunan
Dokumen 1027Map Kuning (Catatan Ombudsman RI Kalimantan Selatan)
Dokumen Abstrak 846Ombudsman dan Praktik Pelayanan Publik di Daerah
687Ombudsman Indonesia : masa lalu, sekarang dan masa mendatang
Dokumen Abstrak 863Kajian Pengukuran Indeks Kompleksitas dalam Pelayanan Publik
Dokumen 667Zona Integritas dan Pelayanan Publik Prima
Dokumen 1096Disrupsi Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 589Fasitilas dan Pelayanan Angkutan Udara Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus
Dokumen Abstrak 688Desa Kontra Urbanisasi : Wajah Empat Pelayanan Publik Dasar. Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Pertanahan, Administrasi Kependudukan
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737