DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "PERATURAN"
PERATURAN PEMERINTAH PP 2008
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
Dokumen 3302018
Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
Dokumen 907PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 297PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 300PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 187PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 3 TAHUN 2019 PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 234PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 2 TAHUN 2019 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 243PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 1 TAHUN 2019 PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 221PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERPU 2020
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
PERATURAN PEMERINTAH PP 2021
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2O2I TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGHASII-AN, UANG KEHORMATAN, DAN HAK-HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 318Pengunjung
877
Hari Ini
1849
Kemarin
19720
Seminggu
49587
Bulan Ini
732817
Tahun Ini
867372
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
