DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
PERATURAN
UNDANG-UNDANG 2015
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang
Dokumen 179PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 2014
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Dokumen 176PERATURAN PEMERINTAH 2018
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah
Dokumen 212PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2022
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 558PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2022
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Buku Saku Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 335PERATURAN KEMENTERIAN 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
Dokumen 174PERATURAN KEMENTERIAN 2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Dokumen 177PERATURAN PRESIDEN 2022
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum
Dokumen 242PERATURAN KEMENTERIAN 2011
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Instansi Pemerintah
Dokumen 164PERATURAN KEMENTERIAN 2012
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penulisan Dan Presentasi Hubungan Masyarakat Instansi Pemerintah
Dokumen 187Pengunjung
990
Hari Ini
1406
Kemarin
17677
Seminggu
33190
Bulan Ini
571529
Tahun Ini
706084
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
