Rabu, 10 September 2025 09:58:00

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

PERATURAN

PERATURAN PEMERINTAH PP 2012

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 602

UNDANG-UNDANG UU 2008

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 14312

PERATURAN KEMENTERIAN 2022

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Dokumen 469

UNDANG-UNDANG UU 2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Dokumen 537

UNDANG-UNDANG UU 2014

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dokumen 752

PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 2016

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KUALITAS HASIL KEGIATAN ANALIS KEBIJAKAN

Dokumen 791

PERATURAN PEMERINTAH PP 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, penerima pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022

Dokumen 753

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 442

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2019

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 195 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 403

SURAT EDARAN SE 2022

SURAT EDARAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG IMBAUAN PENCEGAHAN GRATIFIKASI

Dokumen 504

Pengunjung

2041

...

Hari Ini

4306

...

Kemarin

30523

...

Seminggu

38720

...

Bulan Ini

775744

...

Tahun Ini

1723594

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH