Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Pati tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Dokumen 220Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Dokumen 241Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Ombudsman RI tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 245Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring Bagi Insan Ombudsman RI
Dokumen 294Surat Edaran Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 440Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Imbauan Netralitas Insan Ombudsman Republik Indonesia Serta Larangan Penggunaan Program Dan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
Dokumen 418Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia 2024
Dokumen 299Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 192 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 333Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 142 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024
Dokumen 336Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 179 tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 338
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737