DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "20"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018
MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX
Dokumen 398REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2018
MALADMINISTRASI DALAM PENYETARAAN IJAZAH DOKTOR (S3) LUAR NEGERI DAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DARI DOSEN MENJADI GURU BESAR ATAS NAMA JULYETA PAULINA AMELIA RUNTUWENE OLEH KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Dokumen 406REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2013
PERMASALAHAN KETIDAKJELASAN HAK ATAS BANTUAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BERUPA MANFAAT PENSIUN DENGAN ASAS UNIFORMULA BAGI KARYAWAN PT. TELKOM
Dokumen 401PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2015
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DENGAN OMBUDSMAN RI TENTANG PENJUALAN TIKET PENERBANGAN GARUDA INDONESIA UNTUK KORPORASI
Dokumen 519PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2024
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 9186PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2024
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Dokumen Abstrak 2199PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2021
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI DENGAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B GIANYAR TENTANG PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B GIANYAR
Dokumen 508PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 459PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 502PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Pengunjung
665
Hari Ini
22703
Kemarin
86224
Seminggu
162763
Bulan Ini
1008202
Tahun Ini
1956052
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
