DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "6"
REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KTP ELETRONIK (KTP-el)
Dokumen 506REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2016
REKOMENDASI TENTANG MALADMINISTRASI DALAM PENERBITAN PERIZINAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APARTEMEN (WISMA SUSUN) LEXINGTON RESIDENCE JAKARTA SELATAN
Dokumen 469PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2024
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah
Dokumen Abstrak 2163PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 519PERATURAN PEMERINTAH PP 2012
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 96 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Dokumen 2321PERATURAN PEMERINTAH PP 1999
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
Dokumen 1753PERATURAN PEMERINTAH PP 2010
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dokumen 3691PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2014
Peraturan Ombudsman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pada Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 746PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2016
Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 578PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2016
Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik
Dokumen 3581Pengunjung
13504
Hari Ini
8700
Kemarin
52945
Seminggu
118667
Bulan Ini
964107
Tahun Ini
1911957
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
