DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "PO"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023
Peraturan Ombudsman Nomor 56 Tahun 2023 tentang Satu Data Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 688PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023
Peraturan Ombudsman Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 2766UNDANG-UNDANG UU 1999
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Dokumen 1636PERJANJIAN KERJA SAMA PKS 2022
Pedoman Kerja Antara Ombudsman RI dengan Kepolisian Negara RI
Dokumen 467PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2022
Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 854PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2022
Peraturan Ombudsman Nomor 54 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 829PERATURAN KEMENTERIAN 2011
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APRATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Dokumen 710PERATURAN KEMENTERIAN 2006
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/35/M.PAN/10/2006 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PUSAT
Dokumen 586PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2012
Peraturan Ombudsman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 502PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2012
Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
Dokumen 860Pengunjung
7862
Hari Ini
8700
Kemarin
47302
Seminggu
113022
Bulan Ini
958461
Tahun Ini
1906311
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
