DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "PO"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2012
Peraturan Ombudsman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 457PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2010
Peraturan Ombudsman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 624UNDANG-UNDANG UU 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
Dokumen 700UNDANG-UNDANG UU 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
Dokumen 510KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 344 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 2018PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2018
Peraturan Ombudsman Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah
Dokumen 1462PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri
Dokumen Abstrak 1098PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2019
Peraturan Ombudsman Nomor 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 695PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2009
Peraturan Ombudsman Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman
Dokumen 808PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2009
Peraturan Ombudsman Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
Dokumen 875Pengunjung
7895
Hari Ini
8700
Kemarin
47336
Seminggu
113056
Bulan Ini
958495
Tahun Ini
1906345
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
