Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Dokumen 577Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Dokumen 786Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Dokumen 2508PUTUSAN NOMOR 104/B/2025/PT.TUN.JKT
Dokumen 26PUTUSAN NOMOR 441/G/2024/PTUN.JKT
Dokumen 406PUTUSAN Nomor 517/G/2023/PTUN.JKT
Dokumen 979PUTUSAN NOMOR 8/G/KI/2024/PTUN.SRG
Dokumen 819PENETAPAN Nomor 538/G/2023/PTUN-JKT
Dokumen 502PUTUSAN Nomor 241/B/2024/PT.TUN.JKT
Dokumen 944PUTUSAN Nomor 421 K/TUN/KI/2024
Dokumen 435Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737