Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 301 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Produk Hukum Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025
Dokumen 645Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2023
Dokumen 1793Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Laporan
Dokumen Abstrak 659Keputusan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 211-SJ Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 427Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) Nomor 148/KPTS/BPASN/2022 Tentang Peringanan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 07/UP/KEP.D/HK/D4/2022 Dan Keputusan Ketua BPASN Nomor 145/KPTS/BPASN/2022 Tentang Peringanan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 03/UP/KEP.D/D4/2022 Oleh Bupati Gunungkidul
Dokumen 579Peraturan Ombudsman Nomor 60 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 481Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Pelanggaran Internal atas Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat, Investigasi Atas Prakarsa Sendiri, dan Pencegahan Maladministrasi
Dokumen Abstrak 2227Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satu Data Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 1431Maladministrasi Terkait Belum Diselesaikan, Diterbitkan, Dan Diserahkannya Hasil Pengukuran Ulang Bidang Tanah Terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 3714/Kuala Dua A.N. Hera Hernando Tan Yang Dimohonkan Sdr. Hernando Kwee Berupa Berita Acara Yang Memuat Peta Bidang Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya
Dokumen 1041Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 Tanggal 10 September 2019 Yang Dikuatkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/PDT.SUS-ARBT/2019/PN.JKT-SEL Tanggal 6 Januari 2020 Oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
Dokumen 560
Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737