DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "23"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan Sinergi antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Klaten tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
Dokumen 460MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Dokumen 406MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Grobogan tentang Peningkatan Kualitas Pneyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dokumen 498MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Kesepakatan Bersama antara Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan
Dokumen 445MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Riau tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Universitas Muhammadiyah Riau
Dokumen 326MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2023
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Ombudsman Republik Indonesia tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
Dokumen 493KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 233 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 466KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2024
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2023
Dokumen 2256REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2023
Maladministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Terkait Pemberhetian Perangkat Desa melalui Evaluasi Kinerja dan/atau Penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Tahun 2021
Dokumen 808PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2023
Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
Pengunjung
938
Hari Ini
4479
Kemarin
28987
Seminggu
75332
Bulan Ini
1327505
Tahun Ini
2275355
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
