DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "25"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu Pengawasan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 218REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 55/Pdt.G/2021/Pn Son Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
Dokumen 334UNDANG-UNDANG UU 2025
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Dokumen 7764PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2025
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
Dokumen 3852PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ombudsman Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen Abstrak 3086PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2025
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 739PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2025
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 531SURAT EDARAN SE 2025
Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi
Dokumen 472PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2025
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah
Dokumen Abstrak 390REKOMENDASI OMBUDSMAN REK 2025
Maladministrasi Atas Tindak Lanjut Permohonan Penerbitan Legalitas Lahan Dan Penyelesaian Penataan Lahan Di Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam Oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
Dokumen 348Pengunjung
11573
Hari Ini
8700
Kemarin
51013
Seminggu
116733
Bulan Ini
962172
Tahun Ini
1910022
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
