DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "4"
PERATURAN KEMENTERIAN 2011
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APRATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Dokumen 718PERATURAN KEMENTERIAN 2011
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Dokumen 769PERATURAN KEMENTERIAN 2008
PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
Dokumen 581PERATURAN KEMENTERIAN 2022
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK
Dokumen 486UNDANG-UNDANG UU 2008
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Dokumen 489KEPUTUSAN PRESIDEN KEPPRES 2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2000 TENTANG KOMISI OMBUDSMAN NASIONAL
Dokumen 679UNDANG-UNDANG UU 1999
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
Dokumen 512PERATURAN PEMERINTAH PP 2012
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 695UNDANG-UNDANG UU 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dokumen 1028PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 2016
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KUALITAS HASIL KEGIATAN ANALIS KEBIJAKAN
Dokumen 879Pengunjung
3423
Hari Ini
13833
Kemarin
52263
Seminggu
122417
Bulan Ini
967856
Tahun Ini
1915706
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
