Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 142 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024
Dokumen 131Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.HN.03.05 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2023
Dokumen 408Perjanjian Kerja Sama Antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pendidikan Dan Pelatihan Penangulangan Bencana Bagi Pegawai Di Lingkungan Ombudsman
Dokumen 301Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Nomor 23/PDT.G/2016/PN.MRE jo. 80/PDT/2017/PT.PLG Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)
Dokumen 566Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 148 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024
Dokumen 786Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HN.03.05 Tahun 2023 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2022
Dokumen 637Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 323 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 451Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 244 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 529Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023
Dokumen 346Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737