Kesepakatan Bersama Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan PT. Tribun Digital Online Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Bersama Dan Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik Dan/Atau Fasilitasi Acara Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 373Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 219 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 259 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penjenjangan, Penilaian Angka Kredit Dan Pengembangan Karier Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1185Nota Kesepahaman Antara Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 384Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dokumen 334Nota Kesepakatan Antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Dan Ombudsman Republik Indonesia Tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
Dokumen 326Rekomendasi Tentang Maladministrasi Atas Belum Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen 629Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dokumen 728Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 022/ORI-SK/III/2017 tentang Penataan Kembali Wilayah Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah
Dokumen 566Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 499Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 120 Tahun 2022 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2022
Dokumen 528Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737