DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "JUKNIS"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2024
Peraturan Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Laporan
Dokumen Abstrak 355PERATURAN KEMENTERIAN 2019
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Dokumen Abstrak 501KEPUTUSAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 137 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 335PERATURAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 2016
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KUALITAS HASIL KEGIATAN ANALIS KEBIJAKAN
Dokumen 593KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 246 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA LAKSANA TAHAPAN PELAKSANAAN PERLAKUAN SARAN
Dokumen 675KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN INTERNAL (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 433KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 1096KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2020
Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 239 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Pengaduan Atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Pelayanan Publik Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 446ARTIKEL HUKUM 2023
Sekolah Harus Patuhi Juknis PPDB
Dokumen 559KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2004
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 556Pengunjung
153
Hari Ini
1927
Kemarin
22310
Seminggu
63317
Bulan Ini
433792
Tahun Ini
1381642
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
