DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "SE"
PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 215PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR SEK-123a.PL.03.01 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 307PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERALOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 688PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 226PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 451PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 233PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024
Dokumen 262PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2014
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 200PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 199Pengunjung
741
Hari Ini
1849
Kemarin
19584
Seminggu
49451
Bulan Ini
732681
Tahun Ini
867236
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
