DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "JENDERAL"
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MOU 2024
Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan Universitas Jendral Soedirman tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
195PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2023
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 990PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2022
Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 1381PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 538PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020-2024
Dokumen 483PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2015
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN TATA CARA PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 371PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 501PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 590PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 539PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2019
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 393Pengunjung
2825
Hari Ini
3082
Kemarin
25153
Seminggu
131358
Bulan Ini
733257
Tahun Ini
1681107
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
