Nota Kesepahaman antara Ombudsman RI dengan Universitas Islam Negeri Arraniry tentang Pelaksanaan Terdakwa Perguruan Tinggi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 169Nota Kesepakatan antara Ombudsman RI dan Pemerintah Kabupaten Jepara tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
Dokumen 200Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan Ombudsman RI tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen 212Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Daring Bagi Insan Ombudsman RI
Dokumen 243Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Himbauan Untuk Tidak Menggunakan Fasilitas Kantor Di Luar Kepentingan Kedinasan
Dokumen 374Surat Edaran Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 393Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Imbauan Netralitas Insan Ombudsman Republik Indonesia Serta Larangan Penggunaan Program Dan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
Dokumen 361Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Simpul Jaringan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
Dokumen 493Surat Edaran Ketua Ombudsman Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi
Dokumen 309Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia 2024
Dokumen 247Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737