DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN
DOKUMEN TAGS "SE"
PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2013
Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 669PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2014
Peraturan Ombudsman Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 809PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2016
Peraturan Ombudsman Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 673PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2017
Peraturan Ombudsman Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Ombudsman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Insentif Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 701PERATURAN LEMBAGA NEGARA 2018
Peraturan Ombudsman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Insentif Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen Abstrak 1721PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN RI
Dokumen 507PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 1188KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 184 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 679PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 476PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2021
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG BUKU SAKU PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 799Pengunjung
4731
Hari Ini
3193
Kemarin
24358
Seminggu
11053
Bulan Ini
856492
Tahun Ini
1804342
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Kontak Kami
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737
Tautan
