Jumat, 22 November 2024 15:08:45
Mohon Maaf kami sampaikan kepada pengguna JDIH Ombudsman jika terdapat beberapa dokumen hukum yang eror, kami masih dalam pemulihan dampak dari Hacker Server PDN KOMINFO. Jika perlu akses dokumen hukum dapat menghubungi Pengelola JDIH Ombudsman. Terima kasih
Selamat Datang di Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Ombudsman Republik Indonesia

DOKUMEN HUKUM JDIH OMBUDSMAN

Pencarian Dokumen

DOKUMEN TAGS "UNJ"

PERATURAN PRESIDEN PERPRES 2022

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Hukum

Dokumen 309

PERATURAN KEMENTERIAN 2011

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APRATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Dokumen 243

PERATURAN KEMENTERIAN 2006

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR PER/35/M.PAN/10/2006 TENTANG PETUNJUKPELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN TAHUNAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PUSAT

Dokumen 235

KEPUTUSAN KEMENTERIAN/LEMBAGA SK 2021

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 344 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN LAPORAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 1279

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2020

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERALOMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 684

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2017

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 4 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 279

PERATURAN ESELON 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA 2017

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen 212

2018

Peraturan Ombudsman Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Ombudsman Nomor 21 Tahun 2016 tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, serta Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen 370

2018

Peraturan Ombudsman Nomor 34 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Serta Tunjangan Asuransi Kesehatan Dan Jiwa Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 299

2018

Peraturan Ombudsman Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tunjangan Pengganti Premi Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Dokumen Abstrak 403

Pengunjung

2461

...

Hari Ini

2339

...

Kemarin

19205

...

Seminggu

45970

...

Bulan Ini

729200

...

Tahun Ini

863755

...

Total

...

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

 

Kontak Kami

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

DKI Jakarta, 12920

jdih@ombudsman.go.id

02122513737

JDIH