Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
Dokumen 196Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Buku Saku Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia
Dokumen 451PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 269PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 199PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 212PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 290PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 297PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 183PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN NOMOR 4 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Dokumen 277Hari Ini
Kemarin
Seminggu
Bulan Ini
Tahun Ini
Total
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, RT.6/RW.7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta, 12920
jdih@ombudsman.go.id
02122513737